Tata Kelola
Ruang Laut.
Transformasi digital layanan perizinan LPRL Sorong, Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut, Kementerian Kelautan & Perikanan. Transparan dan presisi.
Grafik Distribusi Pemohon
Grafik publik untuk melihat distribusi pemohon berdasarkan sifat kegiatan.
Berdasarkan Jenis Layanan
Berdasarkan Lokasi Konsultasi
Berdasarkan Sifat Kegiatan
Tren Layanan Bulanan
Layanan Utama
Solusi lengkap untuk kebutuhan perizinan pemanfaatan ruang laut Anda
Konsultasi
Diskusi mendalam membahas berbagai informasi seputar perizinan KKPRL
Reservasi SekarangDokumen & Regulasi
Surat Penugasan Pelaksana Pelayanan Publik Pemanfataan Ruang Laut Lingkup LPRL Sorong Tahun 2026
SP Kepala LPRL Sorong Nomor SP-78/LPRL.2/TU.110/III/2026 • 17 Downloads
Standar Pelayanan Pendampingan Permohonan KKPRL
Keputusan Kepala Loka PRL Sorong Nomor 4/LPRL.2/PRL.140/IV/2026 • 65 Downloads
Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 50 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut
Kepdirjen PRL 50 Tahun 2023 • 38 Downloads
Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor 77 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut
Kepdirjen PKRL 77 Tahun 2023 • 36 Downloads
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut
PERMEN-KP No. 28 Tahun 2021 • 74 Downloads
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
PP 21 Tahun 2021 • 81 Downloads
Pertanyaan Umum
Tarif PNBP PKKPRL disesuaikan dengan jenis kegiatan pemanfaatan ruang, seperti : 1. menetap di laut (Ha) memiliki tarif Rp. 18.680.000. 2. pemanfaatan ruang untuk kabel bawah laut (per izin) memiliki tarif Rp. 128.595.000 + Rp. 227.800 per Km (dalam kawasan konservasi). 3. Pemanfaatan ruang untuk pipa bawa laut (pipa air bersih/air baku) (per izin) memiliki tarif Rp. 148.595.000 + Rp. 2.500.000 /Km (diluar kawasan konservasi). 4. Pemanfaatan ruang untuk pipa bawah laut (pipa selain air bersih/air baku) (per izin) memiliki tarif sebesar Rp. 148.595.000 + Rp. 25.000.000 /Km (didalam kawasan konservasi).
1. Biofarmakologi Laut. 2. Bioteknologi Laut. 3. Wisata Bahari. 4. Pengangkatan Benda Muatan Kapal Tenggelam. 5. Telekomunikasi. 6. Instalasi Ketenagalistrikan. 7. Perikanan. 8. Perhubungan. 9. Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi. 10. Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara. 11. Pengumpulan Data Penelitian. 12. Pertahanan dan Keamanan. 13. Penyediaan Sumberdaya Air. 14. Pulau Buatan. 15. Dumping. 16. Mitigasi Bencana. 17. Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut Lainnya.
Kegiatan yang memanfaatkan Ruang Laut secara menetap yang telah dilakukan sebelum berlakunya Permen KP 28/2021 dan tidak memiliki KKPRL, harus mengajukan KKPRL sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perizinan yang dimiliki perlu dilihat kategorinya, apakah termasuk perizinan berusaha atau persyaratan dasar (izin lokasi), jika merupakan perizinan berusaha maka tetap wajib memenuhi persyaratan dasar berupa KKPRL.
KKPRL berlaku sampai dengan berakhirnya Perizinan Berusaha atau Perizinan Non Berusaha yang dimiliki. Dalam hal ini Perizinan Berusaha atau Perizinan Non Berusaha belum diterbitkan, KKPRL berlaku 2 (dua) Tahun sejak diterbitkan.
KKPRL wajib dimiliki oleh setiap orang, badan usaha, pemerintah yang melakukan kegiatan pemanfaatan ruang laut di perairan pesisir, wilayah perairan, dan atau wilayah yuridiksi secara menetap (dilakukan terus menerus paling singkat 30 (tiga puluh) hari).
KKPRL terdiri dari Lembar Utama yang menjelaskan identitas pemegang KKPRL, Lembar Luasan dan Koordinat Lokasi, Lembar Peta Lokasi, serta Lembar Hak dan Kewajiban pemegang dokumen KKPRL.
Pengurusan KKPRL dalam sistem OSS bersifat multi KBLI artinya pemohon dapat memasukan KBLI yang diinginkan sesuai dengan kegiatan usaha yang dilakukan.
Tarif PNBP untuk Layanan Pendampingan Permohonan KKPRL yakni ) (Nol) Rupiah
Tautan Resmi Terkait
Akses kanal informasi layanan publik, pengaduan masyarakat, dan website organisasi terkait untuk mendapatkan informasi tambahan yang terpercaya.
Belajar KKPRL
Referensi pembelajaran publik tentang KKPRL dalam bentuk PDF dan video eksternal yang dikelompokkan per topik.
jagokkprl.timurbersinar.com
Hasil SKM
Publikasi hasil survei kepuasan masyarakat LPRL Sorong per triwulan dan tahun.
jagokkprl.timurbersinar.com
Hasil Kinerja
Informasi kinerja layanan per triwulan dengan rekap petugas yang ditampilkan sebagai inisial.
jagokkprl.timurbersinar.com
Masukan Publik
Kanal saran dan umpan balik publik yang dapat dikirim secara anonim, dengan pilihan petugas satu, banyak, atau umum.
jagokkprl.timurbersinar.com
e-Sea
Sistem elektronik KKP untuk pengajuan KKPRL bagi kegiatan non-berusaha melalui portal berbasis web.
e-sea.kkp.go.id
SIPPN
Informasi pelayanan publik nasional dan standar layanan instansi pemerintah di Indonesia.
sippn.menpan.go.id
LAPOR!
Kanal pengaduan masyarakat resmi pemerintah Indonesia untuk aspirasi dan pelaporan publik.
www.lapor.go.id
Timur Bersinar
Website LPRL Sorong untuk informasi profil, kegiatan, dan publikasi lainnya.
timurbersinar.com
SUSAN
Survei kepuasan masyarakat untuk menilai layanan pegawai LPRL Sorong kepada pengguna layanan.
ptsp.kkp.go.id
Mulai Jadwalkan Konsultasi
Silakan lengkapi formulir berikut untuk mendapatkan tiket antrian.
Formulir Reservasi
STEP 1 / 5Untuk kontak darurat jika ada perubahan jadwal.
Tiket antrian akan dikirim ke sini.
Data Teknis & Kegiatan
Jika tidak diketahui, cukup tulis tidak tahu.
Sedang Memproses...
Data Anda sedang diproses secara otomatis dan email konfirmasi sedang dikirimkan. Mohon tunggu beberapa saat dan jangan menutup halaman ini.